PURWOREJO, seputarpurworejo.com – Kabupaten Purworejo masuk sepuluh besar sebagai nominator penerima Penghargaan Pembangunan Daerah ( PPD ) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Untuk Kabupaten Purworejo sendiri yang diusulkan adalah Si Ida yang sudah sesuai dengan tema RKP Tahun 2022 yakni Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.
Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 hadir di Purworejo, Selasa 15/02/2022. Rombongan yang dipimpin oleh Agung Koenmarjono SH itu diterima oleh Wakil Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH di Ruang Bagelen Setda Purworejo. Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala BPKPAD beserta sejumlah pejabat terkait Pemkab Purworejo.
Wabup merasa sangat berterima kasih karena Kabupaten Purworejo masuk sebagai nominator penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Dirinya berharap pencapaian ini dapat semakin menambah motivasi Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan pembangunan daerah.
“Kami berharap Tim Penilai dapat menemukan berbagai keunggulan dan hal positif yang dimiliki Kabupaten Purworejo, sehingga layak untuk menerima Penghargaan Pembangunan Daerah,” jelas Wabup.
Agung Koenmarjono SH selaku pimpinan rombongan Tim Penilai PPD menerangkan, dirinya dan rombongan bermaksud melakukan penilaian atau kunjungan lapangan. Nantinya akan ada visitasi, wawancara dengan para pelaku inovasi yang diajukan di PPD Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Untuk Kabupaten Purworejo sendiri yang diusulkan adalah Si Ida yang sudah sesuai dengan tema RKP Tahun 2022 yakni Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.
“Si Ida ini kalau saya lihat dari ajuan narasinya adalah salah satu inovasi pelayanan publik. Kalau kita ngomong inovasi itu harus merujuk pada dua aturan yakni PP nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah dan Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 3 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Inovasi Daerah,” kata Agung.
Lebih jauh Agung menerangkan, bentuk inovasi sendiri ada dua, pertama inovasi dalam bentuk pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan salah satunya inovasi pelayanan publik. Kedua adalah inovasi dalam rangka peningkatan produk dan proses produksi yang dikenal dengan inovasi masyarakat.
“Inovasi yang dilakukan harus sudah dilakukan sejak tahun 2019 sampai 2021 dan sampai saat ini masih berkelanjutan. Inovasi ini juga belum pernah diajukan pada event penghargaan yang lain. Dan terakhir inovasi ini merupakan inisiasi dari pemkab bukan dari pemerintah provinsi atau pusat dan tentunya memenuhi kaidah-kaidah inovasi yang telah ditentukan,” jelas Agung. ( Pam )
